Tahun 2020, Ini yang Dilakukan Pemerintah Untuk Pembangunan IKN

RumahCom-Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) bukan hanya wacana. Pemerintah sudah siapkan hal-hal yang perlu dilakukan di wilayah IKN tersebut, termasuk proses pembangunan wilayah pemerintah di tahun 2020 mendatang. 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sesuai jadwal yang disusun, telah memprogramkan sejumlah kegiatan pada 2020 yang berkaitan dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono mengatakan bahwa hal pertama yang dilakukan adalah menyusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan/RTBL (City Design Tips/UDGL) pada kawasan atau klaster-klaster utama pada kawasan Ibu Kota Negara (Ok-IKN) seluas 40.000 hektare.
Selanjutnya, menyusun style/pedoman pengendalian pertumbuhan kawasan (Construction Regulate-Plan) pada Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara (KP-IKN) seluas 256.000 hektare.
“Kemudian menyusun basic design untuk sektor-sektor jalan dan jembatan, sumber daya air, serta sektor infrastruktur permukiman. Untuk akses jalan utama menuju kawasan KIPP, sekaligus akan dilakukan persiapan proses Design and Build,”ungkapnya Senin (23/12/2019).
Setelah itu, penetapan lokasi dan kebutuhan bangunan-bangunan khusus atau prioritas, termasuk perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan mulai dibangun [ada awal tahun 2021. Lalu pada semester II/2020 akan diadakan sayembara desain bangunan, baik secara terbuka maupun terbatas.
“Ibu Kota Negara (IKN) yang merupakan pekerjaan besar bagi kita semua ini sangat memerlukan kontribusi dari saudara-saudara di berbagai bidang, khususnya di bidang urban design, arsitektur, perekayasaan, dan manajemen konstruksi,” tekannya
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan gedung pemerintahan akan mulai dibangun di ibu kota baru di kawasan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara pada 2020.
Berdasarkan laporan pandangan mata di Sepaku, sejauh ini belum ada satupun gedung permanen yang telah dibangun di lokasi ibukota baru itu. Lokasi itu masih terdiri dari lahan kosong atau hutan yang pohon-pohonnya telah ditebang. Jalan menuju lokasi itu juga belum beraspal.
“Kita harapkan tahun depan sudah mulai pembangunan gedung-gedungnya, terutama akan diselesaikan untuk gedung-gedung pemerintahan lebih dulu,” kata Jokowi di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Simak selengkapnya: Guidelines Investasi Di Kampung Halaman
Jokowi mengatakan, pembangunan klaster pemerintahan akan diselesaikan pada 2023. Pembangunan itu akan paralel dengan pembangunan fasilitas transportasi umum, listrik dan air. Selain klaster pemerintahan, klaster pendidikan, kesehatan, riset dan inovasi serta bisnis juga akan dibangun.
Sebelum gedung dibangun, Jokowi menyatakan Badan Otorita Ibukota akan dibentuk terlebih dulu pada akhir Desember 2019 atau Januari 2020. Setelah itu, pemerintah akan merevisi sejumlah undang-undang terkait ibukota yang akan diatur dalam omnibus legislation.
“Bulan 6 (Juni 2020) masuk ke Detailed Engineering Design (DED). Sudah rampung karena akhir bulan ini gagasan besar untuk desain sudah, dan masuk lebih detail selama 6 bulan dan bulan Juni sudah rampung,” kata Joko wi.
Jokowi mengatakan pemerintah akan bekerjasama dengan swasta untuk membangun ibukota baru tersebut.  Di samping itu, Jokowi menyatakan tidak akan ada pabrik yang dibangun di kawasan itu.
Temukan lebih banyak lagi panduan dan pointers membeli rumah dalam Panduan dan Referensi. 
Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah